Biro Pemerintahan Provinsi Bali Bagian Kerjasama Membahas Kesepakatan Bersama antara Provinsi Bali dengan Lembaga Studi Hukum

Selasa, 27 Januari 2015

Pada hari senin tanggal dua puluh enam bulan januari tahun dua ribu lima belas Biro Pemerintahan Bagian kerjasama membahas kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Lembaga Studi Hukum. Kesepakatan Bersama itu tentang Kegiatan Bidang Hukum Dalam Kaitan Dengan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam kesepakatan bersama itu kedua belah pihak sepakat untuk kegiatan bidang hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, transparasi, efesiensi, efektifitas dan kreativitas di bidang hukum dalam penyelanggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bali untuk mendukung program Bali Mandara.
Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi Kajian, dan penelitian, seminar, diklat, workshop, mediasi, konsultasi hukum ( litigasi dan non litigasi ) dalam menangani segala permasalahan menyangkut bidang hukum tata negara, pengelolaan keuangan, perpajakan, dan bidang hukum lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kesepakatan kedua belah pihak ini berlaku jangak waktu 12 bulan terhitung sejaka di tandatangai oleh kedua belah pihak berdasarkan kedua belah pihak.
 


Informasi