PENTINGKAH PNS BERPIKIR KREATIF?

Rabu, 02 Januari 2013

 PENTINGKAH PNS BERPIKIR KREATIF?

Oleh : I Made Gde Partha Kesuma S, SSTP, M.Si
 
     Entrepreuner menjadi “sesuatu” yang sangat sering kita dengar akhir-akhir ini. Bukan hanya perusahaan swasta yang berlomba-lomba mengembangkan jiwa entrepreneur karyawannya, tetapi juga saat ini ranah birokrasi mulai melirik jiwa entrepreneur ini dalam mendukung program reformasi birokrasi menuju peningkatan kualitas pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangannya, masih ada “suara-suara sumbang” yang mempermasalahkan konsep ini, dengan alasan bahwa birokrasi bukan lembaga profit, tetapi lembaga publik, yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin konsep entrepreneur untuk birokrasi ini perlu kita pahami dan kita telusuri hakekatnya. Sebuah pondasi yang kuat harus kita bangun, dimana entrepreneur dalam birokrasi bukan mengarahkan para PNS menjadi pengusaha dalam arti mengeruk profit, tetapi yang diadopsi adalah jiwa dari entrepreneur itu sendiri. Mungkin dapat kita telusuri bersama bahwa entrepreneur dalam lembaga profit, tidak terlepas dari pengembangan kreativitas karyawannya dalam mencapai kepuasan customer, sehingga semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, semakin puas para customer, semakin tinggi profit yang didapat. Lalu bagaimana dengan entrepreneur di birokrasi? Sekali lagi, yang diadopsi adalah “jiwa” dari entreprener tersebut. Aparatur birokrasi dituntut untuk mampu berpikir kreatif guna meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Keberhasilan birokrasi diukur dari tingkat kepuasan masyarakat selaku customer, terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, jelas dapat kita pahami bahwa pengadopsian jiwa entrepreneur ini penting, bertujuan guna meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi.

      Selanjutnya, kita melihat pola pikir yang sangat lekat dengan jiwa entrepreneur, yaitu pola pikir kreatif. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah “mengapa kreativitas penting bagi PNS?” Menurut Hurlock kreativitas menekankan pembuatan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan Munandar menyebutkan kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru yang mencerminkan kelancaran, keluwesan dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengkombinasikan suatu gagasan[1].  Memang untuk mampu berpikir kreatif, seseorang harus mampu dan berani untuk mencoba.   

       Kreativitas adalah potensi yang dimiliki oleh setiap orang dan sangat tergantung dari orang itu sendiri, apakah mau dan mampu mengasah, mengembangkan dan melatih kreativitasnya sehingga bisa berkembang maksimal atau hanya menjadikannya sebuah potensi yang tidak pernah tergali selamanya? Birokrasi sangat butuh kreativitas ini, karena kualitas kebijakan dan pengambilan keputusan, akan sangat terbantu. Coba kembali kita pahami bahwa kreativitas adalah cara pandang yang berbeda atau mampu memandang permasalahan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dengan memandang suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang, maka tersedia beberapa alternatif pemecahan masalah yang mungkin bisa menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dengan adanya berbagai pertimbangan dari beberapa alternatif pemecahan masalah, maka diharapkan kualitas keputusan yang diambil akan menjadi lebih baik.

       Ada pula yang memberikan alasan terhadap kurangnya kreativitas PNS adalah karena kondisi rutinitas. Memang beberapa buku menyebutkan bahwa penghambat kreativitas adalah rutinitas. Rutinitas PNS kadangkala terjebak pada Tupoksi. Ketika seorang PNS sudah melaksanakan tugas sesuai Tupoksinya, mereka seakan-akan telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Memang pemahaman ini tidak salah, tetapi setidaknya hal ini menyebabkan individu tersebut menjadi puas hanya pada batas terpenuhinya tupoksi. Dari waktu ke waktu kondisi ini tidak berubah sehingga otomatis kondisi birokrasi pun tidak mengalami perkembangan, sedangkan tuntutan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Mari kita lihat kebijakan tentang kinerja PNS. Banyak pemerintah daerah menganggarkan dana yang berbasis “kinerja”. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Yang dimaksud kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur[2]. Secara implisit dapat kita ketahui bahwa peluang untuk kreativitas pegawai saat penyusunan RKA sangat terbuka lebar, asalkan dasar-dasar perhitungannya tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Peluang dengan label “berbasis kinerja” ini menjadi pembuka jalan terhadap kreativitas pegawai. Lalu, apakah rutinitas yang selalu menjadi “kambing hitam” karena dianggap penghambat kreativitas PNS masih dapat dijadikan alasan?.

      Reformasi birokrasi jelas memberikan peluang terhadap pengembangan kreativitas pegawai. Jiwa entrepreneur saat ini masih dipandang relevan dalam usaha peningkatan kemampuan aparatur birokrasi. Jika memang kondisi rutinitas yang selama ini dianggap sebagai penghambat pengembangan kreativitas pegawai sudah bukan lagi menjadi alasan, lalu apa yang menyebabkan seorang PNS yang mungkin saat mengenyam pendidikan, dia termasuk yang berprestasi, tetapi ketika dalam lingkungan PNS, prestasinya seakan-akan lenyap tertelan kondisi lingkungan. Lulusan terbaik dari sebuah sekolah, ketika masuk ke lingkungan PNS seakan-akan prestasinya lenyap tanpa pengakuan dan penghargaan. Melihat kondisi ini berarti masih ada sesuatu yang salah. Apakah berkaitan dengan penghasilan? atau apakah asas reward and punishment yang belum berjalan? Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semua. Gaji PNS dibayar dengan uang rakyat, sementara masih banyak rakyat kita hidup dalam keprihatinan. PNS adalah abdi negara dan abdi masyarakat, apakah kita sudah melakukan pengabdian kita? Mari kita coba memahami posisi kita. Mari berpikir kreatif demi terwujudnya kualitas pelayanan yang prima bagi masyarakat. Mengabdi dan berbuat demi rakyat yang telah membayar gaji kita selaku PNS.

 

Informasi