Rapat Teknis Proses Integrasi Jaringan Induk kepada Semua Anggota Komite TIK masing - masing SKPD Provinsi Bali

Jumat, 23 Januari 2015

Biro Pemerintahan Provinsi Bali bagian Pengolahan Data Elektronik ( PDE ) mengundang semua anggota Komite TIK yang telah ditunjuk dan dibentuk sesuai dengan tugas anggota komite sesuai dengan ketetapan dan keputusan Gubernur Bali mengenai proses integrasi jaringan induk dengan jaringan aplikasi SIPKD Biro Keuangan yang dipimpin oleh Kasubag Perangkat Keras dan Jaringan Ketut Lawa Adiyana. Sos, MKM. juga di dampingi oleh Tim ahli jaringan dari Biro Pemerintahan Provinsi Bali.

Menindak lanjuti surat sekretaris Daerah Provinsi Bali Bali Nomor 900/1005/B.Pem tanggal 3 Juli 2014 dan arahan sekretaris Daerah untuk tata kelola pemerintahan secara elektronik pada tahun 2015 maka dari Biro Pemerintahan provinsi Bali bidang Pengolahan Data Elektronik ( PDE ) memberikan arahan secara teknis untuk system jaringan yang sudah dipasang dan akan dikembangkan di masing - masing SKPD di Provinsi Bali. Dalam rapat Teknis tersebut di lampirkan beberapa desain topologi jaringan yang sudah terpasang di jaringan Induk serta program Remote area untuk jaringan. Pemanfaatan Integrasi Jaringan Induk dengan jaringan LAN SKPD bertujuan untuk mendapatkan akses bandwith / Internet dan akses intranet termasuk nanti renacana pemanfaatan virtual cloud ( server terpusat ). 
Kasubag Perangkat Keras dan Jaringan Ketut Lawa Adiyana. Sos, MKM menekankan kepada tugas Komite TIK yang telah di tunjuk agar bertanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing -masing serta  untuk kelancaran system di masing - masing SKPD. Dalam hal pelaksanaan dan pembiayaan interkoneksi dari perangkat jaringan induk ke jaringan internal ( managed switch maupun client end device ) adalah nanti menjadi tanggung jawab masing - masing SKPD. Setip permasalahan yang dihadapi terkait E-goverment agar disampaikan pada bior pemerintahan melalui system pengaduan secara elektronik yaitu http//it-support.baliprov.go.id atau bisa menghubungi melalui ext seperti VoIP 1888.
Dalam melaksanakan update informasi online melalui website bali prov secara teknis dibantu oleh operator portal web di SKPD masing - masing yang akan ditetapkan melalui keputusan Gubernur yaitu dimana informasi yang terupdate dan di uggah akan menjadi tanggung jawab masing - masing SKPD sedangkan Biro Pemerintahan Provinsi Bali akan memantau setiap informasi yang terupdate dari masing - masing SKPD.
Untuk pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis web yang di kelola oelh BKD Provinsi Bali akan di tindak lanjuti dengan perekaman database kepagawaian yang dilaksanakan oleh seluruh PNS / CPNS pemerintah Provinsi Bali secara teknis. 
  

Informasi