Tugas Pokok dan Fungsi

Selasa, 26 Oktober 2010

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Bali Pasal 6, Biro Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan koordinasi dan pelayanan administratif kepada satuan kerja perangkat daerah.
  2. Mengolah bahan dalam rangka koordinasi instansi vertikal, penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah, Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pertanahan, Kerjasama Antar Daerah, Swasta dan Luar Negeri, Kependudukan dan Catatan Sipil serta penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
  3. Menyiapkan dan menyelenggarakan pengolahan data elektronik untuk menunjang e-goverment
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Biro Pemerintahan mempunyai Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :


1.   Bagian Otonomi Daerah.
  • Menyiapkan instrumen pendataan dan evaluasi penyelenggaraan Otonomi Daerah.
  • Melaksanakan pendataan dan evaluasi penyelenggaraan Otonomi Daerah.
  • Menyusun, mengolah dan menganalisa bahan dan data di bidang Otonomi Daerah.
  • Menyiapkan, mengolah, merumuskan dan menganalisa kegiatan penyelenggaraan Otonomi Daerah.
  • Mempersiapkan bahan dan data analisis dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan Otonomi Daerah.
  • Mempersiapkan bahan, data dan analisis dalam rangka penyusunan perundang-undangan dibidang Otonomi Daerah.
2.   Bagian Pemerintahan Umum.
  • Menginventarisir dan merumuskan kebijakan dibidang pembinaan wilayah.
  • Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan pertanahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  • Mengadakan koordinasi antar perangkat daerah dan perangkat wilayah dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Umum.
  • Mengadakan pendataan dan evaluasi  tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Daerah  
3.   Bagian Kependudukan :
  • Merumuskan kebijakan-kebijakan dan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) skala provinsi.
  • Menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi kegiatan kependudukan skala provinsi.
  • Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil skala provinsi.
  • Merencanakan kegiatan supervisi, penyuluhan serta pemberian bimbingan dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil skala provinsi.
  • Menyajikan data tentang jumlah dan klasifikasi penduduk skala provinsi.
4.   Bagian Kerjasama :
  • Menyiapkan bahan dan data potensi daerah dalam rangka perumusan kebijakan kerjasama antar daerah, swasta dan luar negeri.
  • Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembuatan peraturan tentang kerjasama antar daerah, lembaga, swasta dan luar negeri.
  • Mengadakan penyuluhan tentang peraturan kerjasama antar daerah, lembaga, swasta dan luar negeri untuk peningkatan pengetahuan aparat dan masyarakat.
  • Mengadakan evaluasi terhadap kerjasama yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk persiapan kebijakan berikutnya.
5.   Bagian Pengolahan Data Elektronik.
  • Merencanakan kebutuhan sarana perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
  • Menyusun dan menganalisa data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan.
  • Membangun, mengembangkan dan memelihara perangkat-perangkat pendukung pengolahan data elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
  • Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengintegrasikan dan mengamankan sistem informasi, perangkat-perangkat pengolahan data elektronik dan kegiatan pengelolaan situs resmi Pemerintah Provinsi Bali.

Informasi